Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPW IAEI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) tahunan pada Sabtu (24/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Teater tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus DPW IAEI DIY guna merumuskan arah kebijakan dan program strategis organisasi untuk periode mendatang.

Acara diawali dengan sambutan dari Ketua DPW DIY IAEI, Ahmad Akbar Susamto, Ph.D., yang menekankan pentingnya konsolidasi program kerja yang berdampak nyata. Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Penasihat DPW IAEI DIY, Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., dalam arahannya memberikan pandangan mengenai penguatan peran akademisi dan praktisi dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah di wilayah Yogyakarta.

Agenda utama rapat kerja ini dibagi menjadi dua sesi, yakni rapat kerja per bidang dan sidang pleno. Dalam sesi per bidang, para pengurus merancang program-program spesifik yang berkaitan dengan riset, edukasi, serta pendampingan ekonomi masyarakat. Hasil rumusan dari tiap bidang kemudian dipaparkan dalam sidang pleno untuk disepakati sebagai agenda kerja kolektif organisasi selama satu tahun ke depan.

Bersamaan dengan agenda tersebut, dilaksanakan pula seremoni penandatanganan kerja sama (MoA) antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta (FEB UNY) dengan IAEI DIY. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berbasis ekonomi Islam. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara institusi pendidikan dengan asosiasi profesi.

Dekan FEB UNY dalam sambutannya menyatakan bahwa ekonomi syariah kini semakin menjadi kebutuhan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia berharap kolaborasi ini melahirkan kajian-kajian baru yang mampu memberikan solusi serta pencerahan bagi publik. "Kami sangat berharap akan muncul kajian-kajian baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan solusi pencerahan sehingga masyarakat tidak terjerumus dalam berbagai transaksi yang tidak semestinya," tegasnya.

Kegiatan ini selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Kolaborasi lintas institusi ini mencerminkan poin SDGs Nomor 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Selain itu, upaya pengembangan ekonomi Islam melalui riset dan edukasi berkontribusi pada SDGs Nomor 4 (Pendidikan Berkualitas) serta SDGs Nomor 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penguatan sistem keuangan yang inklusif dan transparan. (fdhl)